MAKALAH
SISTEM POLITIK CINA
SISTEM POLITIK CINA
Disusun oleh:
Dian Prasetyo 1320310118
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
JURUSAN SYARIAH/PRODI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
TAHUN 2014
TAHUN 2014
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Sistem
adalah suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur,
Komponen, Atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterkaitan
yang saling kait mengait dan fungsional. Sistem dapat diartikan pula sebagai
suatu yang lebih tinggi dari pada sekedar merupakan cara, tata, rencana, skema,
prosedur atau metode.
Politik
berasal dari kata “ polis” (negara kota), yang kemudian berkembang menjadi kata
dan pengertian dalam barbagai bahasa. Aristoteles dalam Politics mengatakan
bahwa “pengamatan pertama – tama menunjukan kepada kita bahwa setiap polis atau
negara tidak lain adalah semacam asosiasi. Istilah politik dalam ketatanegaraan
berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar dasar pemerintahan, ataupun dalam
hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan
masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai
politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan.
Sistem Politik adalah berbagai macam
kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau
kesatuan (masyarakat/negara). Dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah
mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan
satu sama lain yanh menunjukan suatu proses yang langsung memandang dimensi
waktu (melampaui masa kini dan masa yang akan datang)
B.
TUJUAN PENULISAN
Makalah geografi ini tidak lain disusun
dengan maksud dan tujuan sebagai berikut.
1.
Memenuhi salah satu tugas mata pelajaran
PKN yang ditugaskan oleh Bapak dan Ibu Guru
mata pelajaran PKN.
2.
Menambah wawasan kita tentang sejarah Cina,
ciri-ciri negara Cina, Sistem pemerintahan, Sistem politik, dan Ideologi yang
diterapkan di Cina.
C. MANFAAT PEMBAHASAN
1.
Dapat mengetahui sistem politik di Cina
2.
Dapat mengetahui ciri-ciri negara Cina
3.
Dapat mengetahui proses politik di Cina
4.
Mengidentifikasi sejarah politik di Cina
5.
Mengetahui apa saja peran serta masyarakat
di dalamnya.
D. RUMUSAN MASALAH
1. Apakah yang dimaksud dengan Sistem
politik itu sendiri?
2. Bagaimanakah proses politik di
Cina?
3. Bagaimana sejarah sistem politik Cina?
4. Apa saja peran serta masyarakat
dalam sistem politik di Cina?
E.
SISTEMATIKA PENULISAN
1. Untuk memperoleh data-data atau
informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas makalah ini, penulis
menggunakan bantuan media internet. Kami merangkum, mengutip, kemudian
menuliskannya dalam bentuk makalah ini.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
SEJARAH TERBENTUKNYA REPUBLIK
RAKYAT CINA
Republik Rakyat China, lebih dikenali dengan nama China sahaja, ialah sebuah
negara di Asia
Timur yang merupakan negara paling ramai penduduknya di dunia dengan
diduduki lebih 1,300 juta orang, yiaitu kira-kira satu
perlima manusia di bumi. China diperintah oleh Parti Komunis China di bawah sistem
satu parti, dan berbidang kuasa di 22 wilayah
(provinsi), lima kawasan berautonomi, empat perbandaran tadbiran
langsung (Beijing,Tianjin, Shanghai, dan Chongqing), dan dua kawasan pentadbiran khas yang berautonomi
tinggi (Hong Kong dan Macau). Ibu negara RRC
ialah Beijing. Pada keluasan
kira-kira 9.6 juta kilometer persegi (3.7 juta batu persegi), RRC ialah negara ketiga atau
keempat terluas di dunia dari segi keluasan keseluruhan, dan negara kedua terbesar dari segi
keluasan daratan.
B. SEJARAH NEGERI CINA
Sejarah Cina adalah salah satu
sejarah kebudayaan tertua di dunia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi, daerah Cina telah didiami
oleh manusia
purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban Cina berawal dari
berbagai negara
kota di sepanjang lembah Sungai
Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis Cina
dimulai sejak Dinasti
Shang (k. 1750 SM - 1045 SM). Cangkang kura-kura dengan tulisan Cina kuno yang berasal dari Dinasti Shang
memiliki penanggalan radiokarbon hingga 1500 SM. Budaya, sastra, dan filsafat Cina berkembang pada zaman Dinasti Zhou (1045 SM hingga 256
SM) yang melanjutkan
Dinasti Shang. Dinasti ini merupakan dinasti yang paling lama berkuasa dan pada
zaman dinasti inilah tulisan Cina modern mulai berkembang.
Dinasti Zhou terpecah menjadi beberapa negara
kota, yang menciptakan Periode Negara Perang. Pada tahun 221
SM, Qin Shi Huang menyatukan berbagai kerajaan ini dan
mendirikan kekaisaran pertama Cina. Pergantian dinasti dalam
sejarah Cina telah mengembangkan suatu sistem birokrasi yang
memungkinkan Kaisar
Cina memiliki kendali langsung terhadap wilayah yang luas.
Pandangan konvensional terhadap sejarah Cina
adalah bahwa Cina merupakan suatu negara yang mengalami pergantian antara
periode persatuan dan perpecahan politis yang kadang-kadang dikuasai oleh
orang-orang asing, yang sebagian besar terasimiliasi ke dalam populasiSuku
Han. Pengaruh budaya dan
politik dari berbagai wilayah di Asia, yang dibawa oleh gelombang imigrasi, ekspansi, dan asimilasi yang bergantian,
menyatu untuk membentuk budaya
Cina modern.
C.
CIRI-CIRI NEGARA REPUBLIK RAKYAT
CINA
ü
Pemerintahan Cina adalah Komunis dan Sosialis.
ü
Sistem politik cina menganut sistem kekaisaran.
ü
Bentuk negara cina adalah komunis yang terdiri dari hampir
seluruh wilayah kebudayaan.
ü
Bentuk pemerinyahahannya adalah Republik dan peresidensial.
D.
SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK RAKYAT
CINA
Cina dengan nama lengkap Republik Rakyat Cina (people’s Republic
of Cina) merupakan negara terbesar di daratan Asia yang masih bertahan dengan
sistem komunis. Dalam bidang politik, Cina menerapkan sistem komunis dengan
kontrol yang ketat terhadap warganya. Dalam bidang ekonomi, Cina menerapkan
sistem ekonomi pasar. Produk-produk Cina sekarang ini banyak membanjiri pasaran
dunia.
Pokok-pokok sistem
pemerintahan di Cina
a.
Bentuk Negara adalah kesatuan yang terdiri atas 23 provinsi.
b.
Bentuk pemerintah adalah revublik dengan sistem demokrasi komunis.
c.
Kepala negara adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahan
adalah perdana menteri. Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional untuk
masa jabatan 5 tahun (biasanya merangkap sebagai Ketua Partai). Sedangkan untuk
jabatan Perdana menteri (Sekretaris Jenderal Partai) diusulkan oleh presiden
dengan persetujuan Kongres Rakyat Nasional
d.
Menggunakan sistem unikameral, yaitu Kongres Rakyat Nasional
(National People’s Congress or Quanguo Renmin Daibiao Dahui) dengan jumlah
2.979 orang. Anggotanya merupakan perwakilan dari wilayah, daerah, kota dan
provinsi untuk masa jabatan 5 tahun. Badan ini memiliki kekuasaan penting di
Cina dengan anggotanya dari orang-orang partai komunis.
e.
Lembaga negara tertinggi adalah Konggres Rakyat Nasional yang
bertindak sebagai badan legislatif (biasanya didominasi oleh partai komunis
Cina)
f.
Kekuasaan yudikatif (Badan kehakiman) terdiri atas Supreme Peoples
Court, Local Peoples Courts dan Special Peoples Courts. Kekuasaan yudikatif
dijalankan secara bertingkat kaku oleh Pengadilan Rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung Cina.
E.
SISTEM POLITIK REPUBLIK RAKYAT CINA
Cina adalah Negara yang mewakili ideologi komunisme. Walaupun saat
ini, Cina sudah berwarna liberalism, tetapi ideologi komunisme tetap dipegang
oleh rakyat Cina. Sistem politik di Cina mengikuti gaya system politik
komunisme yang bersifat totaliter dan sedikit dictator. Sistem kepartaian yang
ditetapkan adalah system satu partai, yaitu Partai Komunis. Badan tertinggi di
Cina adalah Kongres Rakyat Nasional. Kongres Rakyat Nasional adalah badan
perwakilan yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih oleh Kongres tingkat
provinsi, angkatan bersenjatam dan orang-prang Cina perantauan.
Dalam menumbuhkan peran serta masyarakat terhadap politik,
penguasa komunis berusaha menciptakan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan
norma-norma sosialisasi politik yang diciptakannya. Hal ini dilakukan oleh para
penguasa dengan cara mulai meninggalkan tradisi keluarga yang tidak sesuai
dengan nilai-nilai komunisme, menetapkan persamaan hukum antara laki-laki dan
wanita, melaksanakan pendidikan umum, dan membangun jaringan komunikasi.
Penguasa komunis juga berupaya mengikutsertakan setiap warga
negaranya dalam kegiatan politik secara teratur dan terorganisir, terutama
melalui gerakan-gerakan massa, perwakilan tingkat rendah, keanggotaan dalam
organisasi massa, dan partisipasi dalam pengelolaan unit-unit produksi dan unit
permukiman. Untuk kepentingan kaderisasi calon-calon pemimpin komunis,
dilakukan rekrutmen aktivis, kader dan anggota partai. Mereka diambil dari
organisasi partai local dan para aktivis di lingkungan kekuasaan.
Republik Rakyat Cina berdiri tahun 1949 setelah menumbangkan
dinasti Cing yang berusia ratusan tahun. Tetapi barusan secara konstitusi cina
ditetapkan dalam congress rakyat nasional, yang menyebutkan antara lain bahwa
demokrasi rakyat di pimpin oleh kelas pekerja dalam hal ini dikelola oleh
Partai Komunis Cina sebagai inti kepemimpinan pemerintah.
Dalam kuasa eksekutif, jabatan kepala negara dihapuskan maka orang
pertama dalam kepemimpinan Partai Komunis Cina yang menggantikan jabatan ini
yaitu ketua Partai itu sendiri, sedangkan Sekretaris Jenderal partai merupakan
penyelenggara pemerintahan tertinggi setingkat Perdana Menteri. Kekuasaan
legislatif dipegang oleh kongres rakyat nasional-yang didominasi
oleh Partai Komunis Cina. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat oleh
pengadilan rakyat dibawah pimpinan Mahkamah Agung Cina. Pengadilan rakyat
bertanggung jawab kepada kongres rakyat di setiap tingkatan, namun karena
perwakilan rakyat tersebut didominasi oleh Partai Komunis Cina maka demokrasi
masih sulit terwujud meskipun usaha perubahan dilakukan terus-menerus dalam
reformasi yang dicanangkan dalam rangka menghadapi era globalisasi.
Bentuk sistem politik domestik
China mengambil ide-ide dari ajaran Marxisme Leninisme. Penggunaan ajaran
Marxisme Lenin digunakan semenjak tahun 1949, dan berdasarkan ajaran ini sistem
pemerintahan China tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Negara
didominasi oleh partai tunggal China yaitu Partai Komunis China (Chinese
Communist Party), partai inilah yang secara umum menjalankan pemerintahan
dan memiliki pengaruh yang sangat kuat karena merupakan kekuatan partai tunggal
dalam pemerintahan China. Lalu bagaimana dengan struktur institusi negara di
China, “The main organs of state power are the National People's Congress (NPC),
the State Council, and the President.” (Ryser,2007). Kedudukan tertinggi
ada pada National People's Congress (NPC) atau Kongres Rakyat Nasional,
dalam kongres yang diadakan satu tahun sekali ini, akan ditentukan peraturan
pemerintah, undang-undang, menolak atau menerima rencana anggaran pembelanjaan
negara yang diajukan, dan juga memilih presiden dari China. Presiden dalam
pemerintahan China menjabat sebagai kepala negara, ia memiliki kewenangan untuk
mengatur politik luar negeri, Presiden memiliki pengaruh yang besar seperti
yang dijelaskan oleh Ryser ,”However, since the president usually holds
other key positions within the state institutions and the CCP, he possesses
immense power (Cabestan 1994: 76 dalam Ryser,2007). Dan untuk badan
eksekutif dari sistem politik China dilakukan oleh State Council atau
Dewan Negara yang akan menyusun badan legislatif yang akan diajukan kepada
Kongres Rakyat Nasional dan mengatur mengenai perihal administrasi negara
secara general.
Dalam kaitannya dengan sistem
politik domestik di China, pemerintahan dari negara ini memiliki kebijakan
pemerintah terkait Taiwan dan Tibet. Taiwan dan Tibet adalah dua daerah dari
China yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan pusat China, namun
pemerintahan China berusaha untuk tetap mewujudkan “one China” satu
kesatuan China bukanlah China yang terpisah-pisah. Lalu bagaimana dengan
kebijakan pemerintah pusat China terhadap kedua daerah ini? Yang pertama adalah
hubungan politik antara China dengan Taiwan. Taiwan telah memiliki peraturan
yang terpisah dengan pemerintah pusat China sejak tahun 1949. Taiwan adalah
sebuah daerah di China yang berusaha untuk memerdekakan diri dari kesatuan
pemerintahan pusat Republik Rakyat China, sehingga Taiwan memilih untuk
memiliki pemerintahan yang berdiri sendiri, pemerintah pusat China
mengizinkannya namun dengan syarat pemerintah pusat tetap memiliki kontrol
terhadap Taiwan, hal inilah yang sebenarnya menjadi dilema baik bagi China
maupun Taiwan, Taiwan ini menjadi tempat pelarian dari Chiang Kai Shek dan
kelompok nasionalis China yang kalah dengan Partai Komunis China . China dan
Taiwan memiliki hubungan yang fluktuatif. Arthur S. Ding (2008) menjelaskan
Di Taiwan terdapat dua partai utama yaitu Partai Kuomintang (KMT) dan Democrat
Progresive Party (DPP). DPP merupakan partai yang jauh lebih tegas dan
cenderung radikal serta sangat mengusahakan kemerdekaan Taiwan yang seutuhnya.
DPP ini biasanya menjadi dominasi dalam pemerintahan Taiwan, namun pada tahun
2008 partai KMT berhasil memikat perhatian rakyat Taiwan dibandingkan dengan
DPP. Partai KMT adalah partai yang lebih memilih untuk kooperatif dengan
pemerintah pusat China dibandingkan dengan DPP, sehingga semenjak adanya
dominasi dari partai KMT, membuat pemerintah China lebih mudah untuk
bekerjasama dengan Taiwan dan memudahkan pemerintah untuk mewujudkan
kepentingannya, yaitu membentuk “One China”. Hal yang menyebabkan partai
KMT menjadi lebih didominasi adalah karena ,”The voters have made clear they
are fed up with DPP’s manipulation of social cleavage along the lines of
independence (Taiwanese) versus pro-unification (Chinese) in order to garner
political support” (Ding,2008:97). Adanya kejenuhan ini membawa Taiwan
merubah bentuk diplomasinya, dari diplomasi konfrontasi menjadi pendekatan yang
ditandai oleh moderasi serta langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan antara
China dan Taiwan.
Bagaimanakah sebenarnya
bentuk dari sistem politik Taiwan? Taiwan menggunakan bentuk sistem
super-presidensial, dimana presiden yang dipilih oleh rakyat memiliki kekuasaan
dan kewenangan untuk mengatur politik luar negeri dan domestik Taiwan. Arthur
D. Sing kembali menjelaskan bahwa terdapat empat scenario yang digunakan untuk
mengkombinasikan pemilihan presiden dan referendum. Calon presiden dari DPP
yaitu Frank Hsieh adalah seorang nasionalis yang sangat mendukung adanya
pergerakan fundamentalisme untuk lebih dekat dengan hubungan yang lebih
intim dengan China. Dan apabila ia terpilih dapat melancarkan tercapainya
referendum. Adanya Hsieh ini dapat mengancam dari Presiden Chen. Skenario
lainnya adalah adanya Ma Ying Jieou, ia sangat mengusahakan tercapainya “one
China”apabila ia menang, “DPP and fundamentalism groups will suffer a
crippling defeated and will have to seek a new approach for a future comeback”
(Ding,2008:100). Kedua tokoh ini, yaitu Hseih dan Ma Ying Jieou dapat melakukan
reformasi ekonomi dan politik Taiwan, meskipun memiliki tujuan yang sama kedua
tokoh ini memilki bentuk kebijakan yang berbeda. Pada akhirnya Ma lah yang
terpilih menjadi presiden. Bezlova (2008) menjelaskan bahwa, “Beijing had
once proposed the "one country, two systems" formula, practised in
the administration of Hong Kong as a possible model for Taiwan. The doctrine
allows Chinese sovereignty to be applied to a territory, with foreign affairs
and defence issues handled by the central government while domestic matters are
left to a local administration” (Bezlova,2008)
Selanjutnya yang kedua adalah
hubungan politik antara China dan Tibet. Tibet adalah salah satu daerah di
China dengan masyarakat yang mayoritas memeluk agama Buddha, oleh karena itu
Tibet memiliki hubungan yang dekat dengan India, masyarakat Tibet banyak yang
menjadi biksu. Tibet mulai melakukan gerakan penolakan terhadap adanya
intervensi pemerintah China pada tahun 1959, hal ini dilakukan oleh masyarakat
Tibet, karena mereka menganggap pemerintah China telah mengintervensi budaya dan
agama masyarakat Tibet. Dan pemimpin dari pergerakkan ini adalah Dalai Lama, ia
adalah sekretaris dari Partai Komunis di Tibet. Dalam mengusahakan kemerdekaan
dari Tibet, Dalai Lama menggunakan cara middle way yang menjadi ciri
khas dari perjuangannya, ia menyatakan bahwa masyarakat Tibet tidak mencari
kemerdekaan namun mengusahakan kewenangan yang berarti bagi masyarakat Tibet.
Dalai Lama memiliki pengaruh yang kuat, bahkan ia dianggap sebagai kunci utama
bagi pemerintah China untuk membuka pintu masyarakat Tibet agar mau bergabung
dengan pemerintah China. “Controversy over the role of the Dalai Lama and
the impact of PRC control on Tibet’s language, culture, and religion have
prompted recurring actions by Congress in support of Tibet’s traditions-actions
routinely denounced by Beijing” (Dambaugh,2008).
Dalam kasus ini, Kongres
Amerika Serikat memberikan dukungan pada Tibet. Hal-hal yang menjadi pergesekan
antara pemerintah China dan Tibet selain mengenai budaya dan agama adalah
adanya perbedaan pendapat mengenai status Panchen Lama ke-11 dan hukum
reinkarnasi. Salah satu usaha dari pemerintah China untuk mencegah Tibet untuk
merdeka adalah dengan memberikan pendidikan patriotik agar masyarakat Tibet
akan terbuka pemikirannya untuk berada dalam satu ikatan Republik Rakyat China,
selain itu pemerintah China juga melakukan pengembangan ekonomi di Tibet
sehingga standard kehidupan di Tibet naik, namun masyarakat Tibet asli tidak
dapat memenuhi biaya hidup ini, dan hanya etnis Han yang tinggal di Tibet saja
yang dapat memenuhinya. Sudah 700 tahun yang lalu, China menyatakan bahwa Tibet
merupakan bagian dari China baik secara geografi maupun politik, namun Tibet
menolak karena mereka menganggap bahwa Tibet merupakan negara yang merdeka.
Dalam konflik ini, Amerika Serikat ikut membantu penyelesaiannya, hal ini
dilakukan oleh Amerika Serikat semenjak terjadi normalisasi hubungan antara
China dan Amerika Serikat pada tahun 1979. Namun permasalahan antara China dan
Tibet ini masih sangat sulit untuk menemukan kata sepakat, hingga pada tahun
2008 terjadi demo besar-besaran dari masyarakat Tibet.
Keterkaitan antara China-Taiwan
dengan China- Tibet adalah bentuk hubungan politiknya. Hubungan politik antara
China-Taiwan dan China-Tibet adalah adanya pergesekan atau konflik antara China
dengan kedua negara ini, karena kedua daerah ini menginginkan kewenangan yang
utuh untuk mengatur daerahnya masing-masing. Hal ini dilakukan karena
adanya ketidakcocokan antara kebijakan pemerintah China dengan kebutuhan Tibet
dan Taiwan.
F.
IDEOLOGI REPUBLIK RAKYAT CINA
Revolusi Cina telah berlangsung
selama puluhan tahun sebelum partai komunis menjadi kekuatan yang besar dalam
politik Cina dan mulai menguasai pemerintahannya. Anti imperialisme merupakan
unsur paling kuat dalam pembentukan ideologi komunis.
BAB III
PENUTUPAN
A.
KESIMPULAN
Republik Rakyat China,
lebih dikenali dengan nama China sahaja, ialah sebuah negara di Asia Timur yang merupakan
negara paling
ramai penduduknya di dunia dengan diduduki lebih
1,300 juta orang, yaitu kira-kira satu perlima manusia di bumi.
Cina merupakan negara
terbesar di daratan Asia yang masih bertahan dengan sistem komunis. Dalam
bidang politik, Cina menerapkan sistem komunis dengan kontrol yang ketat
terhadap warganya. Dalam bidang ekonomi, Cina menerapkan sistem ekonomi pasar.
Produk-produk Cina sekarang ini banyak membanjiri pasaran dunia.
Republik Rakyat China menggunakan dasar ajaran Marxisme
Lenin dalam sistem politiknya sehingga sistem pemerintahan yang digunakannya
adalah sistem pemerintahan terpusat untuk mengatur seluruh daerah yang berada
dalam batas wilayahnya. Namun ternyata tidak semua daerah di China setuju
dengan sistem yang diusung China sejak tahun 1949 ini. Sehingga muncullah
Taiwan dan Tibet sebagai daerah China yang menginginkan kemerdekaan untuk
mengatur daerah mereka sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Hal
ini dilakukan oleh Taiwan, karena Taiwan menjadi tempat pelarian dari Chiang
Kai Shek yang merupakan tokoh nasionalis dan kelompoknya yang sangat tidak
setuju dengan Partai Komunis di Cina, dan Tibet adalah daerah yang mayoritas
beragama Buddha dimana pemerintah ingin mengintervensi budaya dan agama dari
Tibet. Sehingga muncullah keinginan untuk mendapatkan otoritas yang utuh dari
kedua negara ini. Namun pemerintah China akan terus berusaha mewujudkan “One
China”, seperti yang dikatakan oleh Du Qinglin,
DAFTAR PUSTAKA
Dambaugh, Kerry. 2008. “Tibet: Problems, Prospects, and US
Policy” dalam CSR Report For congress.
Ding, Arthur S. 2008. “Whiter Taiwan-China Relations?”
dalam China Security,Vol.4, No.1
Winter 2008. World Security Institute
Bezlova, Antoenata. 2008. Tackling Tibet and Taiwan –
Differently [online] tersedia dalam :
http://ipsnews.net/news.asp?idnews=44614 (diakses pada 27
Maret 2012)
Ryser, Annette. 2007. China’s Domestic Policy [online]
tersedia dalam :
http://ipsnews.net/news.asp?idnews=44614 (diakses pada 27
Maret 2012)
http://estuputri.wordpress.com/2010/05/26/pengertian-sistem-politik/
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete